Sejarah Hukum Dagang di Indonesia

Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan .

Pembagian Hukum privat (sipil) ke dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang sebenarnya bukanlah pembagian yang asas, tetapi pembagian sejarah dari Hukum Dagang.

Bahwa pembagian tersebut bukan bersifat asasi, dapat kita lihat dalam ketentuan yang tercantum dalm pasal 1 KUHD yang menyatakan: "Bahwa peraturan-peraturan KUHS dapat juga dijalankan dalam penyelesaian soal-soal yang disinggung dalam KUHD terkecuali dalam penyelesaian soal-soal yang semata-mata diadaka oleh KUHD itu.”

Kenyataan-kenyataan lain yang membuktikan bahwa pembagian itu bukan pembagian asasi adalah:

1.  1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidaklah ditetapkan dalam KUHD.

2.     2.  Perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting juga bagi soal keperdatan ditetapkan dalam KUHD.

Adapun perkembangan Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genua, Florence, Vennetia, Marseille, Barcelona dan lain-lain).[2]

Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru ini berlaku bagi golongan pedagang dan disebut "Hukum Pedagang" (Koopmansrecht). Kemudian pada abada ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangan sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya kesatua hukum diantara hukum pedagang ini.

Oleh karena itu di Perancis pada abad ke 17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang; Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715) yaitu Colbert membuat suatu peraturan "Ordonance Du Commerce" (1673). Dan pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine.[3]

Peraturan ini mengatur hukum pedagang ini sebagai hukum untuk golongan tertentu yakni kaum pedagang. Ordonance Du Commerce ini pada tahun 1681 disusul degan peraturan lain yaitu "Ordonansi De La Marine" yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Pada tahun 1807 di Perancis di samping adanya "Code Civil Des Francais" yang mengatur Hukum Perdata Perancis, telah dibuat lagi suatu kitab undang-undang Hukum Dagang tersendiri yakni "Code De Commerce".

Dengan demikian pada tahun 1807 di Perancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam Code De Commerce yang dipisahkan dari Hukum Perdata yang dikodifikasikan dengan Code Civil. Code De Commerce ini membuat peraturan-peratuan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusun Code De Commerce (1807) itu antara lain: Ordonance de Commerce (1673) dan Ordonance de La Marine (1671) tersebut. Kemudian kodifikasi-kodifikasi Hukum Perancis tahun 1807 (yakni Code Civil dan Code Commerce) dinyatakan berlaku juga di Netherland pada tahun 1838.

Atas perintah Napoleon, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku Code De Commerce (tahun 1807). Disamping itu, disusun kitab-kitab lainnya, yakni Code Civil dan Code Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan berlaku di Belanda dan akhirnya dibawa ke Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 1809 Code De Commerce (Hukum Dagang) berlaku di Negeri Belanda.[4]

Dalam pada itu Pemerintah Netherland menginginkan adanya hukum dagang sendiri; dalam usul KUHD Belanda           dari Tahun 1819 direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas tiga kitab akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dibidang perdagangan akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa.

Usul KUHD Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi KUHD Belanda tahun 1838. Akhirnya, berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD  Nederland 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD Indonesia 1848.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).

Pada akhir abad ke-19, Prof. Molengraaff merencanakan suatu Undang-Undang Kepailitan yang akan menggantikan Buku III dari KUHD Nederland. Rancangan Molengraaff ini kemudian berhasil dijadikan Undang-Undang Kepailitan tahun 1893 (berlaku pada 1896).

Dan berdasarkan asas Konkordansi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906 itulah Kitab III KUHD Indonesia diganti dengan Peraturan Kepailitan yang berdiri sendiri (di luar KUHD); sehingga semenjak tahun 1906 KUHD Indonesia hanya terdiri atas dua Kitab saja, yakni: "Tentang Dagang Umumnya" dan Kitab II berjudul "Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Tertib dari Pelayaran".

Karena asas konkordansi juga maka pada 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederland yang dikodifikasikan pada 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederland pada 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal dari KUHD Perancis (Code Civil) dan Code Civil ini bersumber pula pada kodifikasi Hukum Romawi “Corpus Iuris Civilis” dari Kaisar Justinianus (527-565) (C.S.T. Kansil, 1985 : 10).

ASPEK KELEMBAGAAN, ASPEK USAHA, DAN ASPEK KEUANGAN KOPERASI GATRA

TUGAS EKONOMI KOPERASI

ASPEK KELEMBAGAAN, USAHA, DAN KEUANGAN KOPERASI GATRA

Nama              : MUHAMMAD RIYADI

NPM                : 16213116

Kelas               : 2EA21

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

2014-2015

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah gambaran umum dari kelembagaan dan kepengurusan Koperasi Gatra :

1.      Kelembagaan

Nama Koperasi                       : Koperasi Warga Sejahtera SMP Negeri 2 Kota Bekasi

Disingkat                                 : Gatra

Alamat                                    : Jalan Chairil Anwar No. 37 Kelurahan Margahayu, Kecamatan     Bekasi Timur, Kota Bekasi

Jenis Koperasi                         : Primer

Daerah Kerja                           : SMP Negeri 2 Kota Bekasi

Telepon                                   : 021-8803079

Akta Badan Hukum                : No. 20/BH/PRAKOP/VII/2008

Akta Notaris                           : No. 25 Tahun 2008

                                                  Notaris Ny. Sri Widyawati, S.H.

Jumlah Anggota                      : 113 orang

Per 31 Desember 2013

Tanda Domisili                        : 600 – EKBANG / 565 / MGH / IX . 2013

SIUP                                       : No. 510 / 787 – BPPT / PM / X / 2013

TDP                                         : No. 102626400225

NPWP                                     : 21.040.816.7-407.000

Keanggotaan di PKPRI          : No. 40 Tahun 2008

Keanggotaan di                       : No. A.098 Tahun 2012

Dekopinda

2.      Susunan Organisasi Koperasi Gatra

Susunan pengurus koperasi Warga Sejahtera (Gatra) SMP Negeri 2 Kota Bekasi Periode 2011-2013

a.       Pembina                      : Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota bekasi

                          Drs. H. Heri Wahyudi, M.Pd.

b.      Pengurus

o   Ketua              : Hj. Nurbayyinah, S.Ag.

o   Wakil Ketua    : Cecep Faturahman, S.Pd.

o   Sekretaris        : 1. Yudi Kahfiyudi, M.Pd.

              2. Hj. Eni Setyawati, S.Pd.

o   Bendahara       : Azharny, S.Pd.

o   Seksi Usaha     : 1. Emi Suahemi, S.Pd.

  2. Lien Erwiyati, M.Pd.

c.       Pengawas

o   Ketua              : Dra. Meity Tambunan

o   Anggota          : 1. Dra. Hj. Anita Leni, M.Pd.

  2. Dra. Hj. Soelandari

3.      Keanggotaan

Berdasarkan yang tertulis pada RAT koperasi Gatra tahun 2013, jumlah anggota pada tahun 2011 adalah 115 anggota dengan keterangan aktif 110 orang dan tidak aktif 5 orang dan anggota yang tidak aktif itu adalah anggota luar biasa. Pada tahun 2012, jumlah anggota koperasi ada 115 orang dengan anggota aktif 107 orang dan sisanya 8 orang tidak aktif yang berupa 5 orang anggota luar biasa, 2 anggota yang mutasi, dan 1 anggota yang pensiun. Sementara pada tahun 2013, jumlah anggota yaitu 113 orang dengan 107 orang aktif dan 6 orang tidak aktif, yang terdiri dari 2 orang anggota luar biasa 2 orang anggota pensiun, dan 2 orang anggota yang keluar.

4.      Bentuk Organisasi

5.      Fungsi dan Tanggung Jawab Setiap Fungsionaris

a.       Ketua

Fungsi ketua adalah menentukan kebijakan dan membuat keputusan, penandatanganan surat dan perjanjian dengan Sekretaris dan Bendahara. Sedangkan tanggung jawab Ketua adalah memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota dewan, mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, melakukan semua tindakan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan keputusan Dewan.

b.      Wakil Ketua

Fungsi Wakil Ketua adalah untuk bertindak sebagai wakil publik yang bertanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab Wakil Ketua adalah membina dan mengawasi organisasi dan daerah administrasi, melaksanakan pendidikan dan penjangkauan, melakukan kontrak bisnis dengan pihak lain.

c.       Sekretaris

Tanggung jawab Sekretaris adalah semua yang berkaitan dengan administrasi koperasi. Sedangkan fungsi Sekretaris adalah pengambilan keputusan di bidang sekretaris, menandatangani surat-surat dengan ketua, menetapkan pedoman pelaksanaan dan organisasi konseling,

d.      Bendahara

Tanggung jawab Bendahara adalah mengurus kekayaan keuangan dan koperasi. Sedangkan fungsi Bendahara adalah pengambilan keputusan di bidang manajemen keuangan dan bisnis, bersama dengan Ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan keuangan dan bisnis.

e.       Pengawas

Fungsi pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kebijakan dewan mengenai pengelolaan koperasi, baik mengenai aspek organisasi dan bisnis, meneliti catatan yang tersedia bagi koperas, membuat laporan tertulis hasil pemantauan.

LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah neraca koperasi Gatra SMP Negeri 2 Kota bekasi per Desember 2013

No.	AKTIVA	TAHUN BUKU
		2013 Rp	2012 Rp
I II	HARTA LANCAR 1.      Kas 2.      Piutang Simpan Pinjam 3.      Piutang Barang 4.      Persediaan Barang 5.      Penyertaan PKPRI 6.      Simpanan Pokok yang Belum Dibayar Jumlah Harta Lancar HARTA TETAP 7.      Bangunan Toko dan Kantin (Penyusutan) 8.      Inventaris Penyusutan (Akumulasi Penyusutan) Jumlah Harta Tetap	96,295,101 1,146,183,000 58,629,000 10,676,700 25,500,000 5,555,000	122,129,427 833,784,000 57,243,608 27,433,700 22,500,000 14,462,000
		1,342,838,801	1,077,552,735
		50,000,000 (17,047,500) 14,410,000 (4,913,300) (21,960,800)	50,000,000  (14,547,500) 14,410,000 (2,351,800) (16,899,300)
		42,449,200	47,510,700
	Jumlah Aktiva	1,385,228,001	1,125,063,435

No.	PASSIVA	TAHUN BUKU
		2013 Rp	2012 (Revisi)	2012 Rp
III IV	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1.      Simpanan Sukarela 2.      Dana Sosial 3.      Dana Pendidikan 4.      Dana Pemb. Wil. Kerja Jumlah MODAL SENDIRI 5.      Simpanan Pokok 6.      Simpanan Wajib 7.      Hibah Dana Koputer 8.      Donasi 9.      Dana Cadangan 10.  SHU Jumlah	719,079,500 1,376,811 193,215 3,438,405	550,868,500 1,580,383 2,948,574 2,790,191	550,868,500 1,580,383 2,948,574 2,790,191
		724,087,931	558,187,648	558,187,648
		107,445,000 421,897,700 21,442,000 50,000,000 23,427,300 36,988,070	107,000,000 361,418,700 18,824,456 50,000,000 - 29,632,631	107,000,000 361,418,700 - 50,000,000 18,824,456 29,632,631
		661,200,070	566,875,787	566,875,787
	Jumlah Passiva	1,385,288,001	1,125,063,435	1,125,063,435

PERHITUNGAN LABA RUGI

KOPERASI WARGA SEJAHTERA (GATRA) SMP NEGERI 2 BEKASI

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2013

       I.            PENDAPATAN

Ø  Jasa Usaha Simpan Pinjam (USP)       Rp       195,787,330

Ø  Jasa Lain-lain                                       Rp         20,893,850

                  -

Jumlah Pendapatan Kotor               216,681,180    Rp   216,681,180

    II.            PENGELUARAN

Ø  Biaya Administrasi                              Rp            4,009,800

Ø  Biaya Organisasi                                  Rp          16,611,000

Ø  Biaya RAT                                           Rp          53,280,000

Ø  Biaya Pengurus                                    Rp          22,411,000

Ø  Jasa Pengiriman SSR                           Rp          51,850,800

Ø  Biaya Listrik                                        Rp            2,082,000

Ø  Gaji Pegawai                                        Rp          12,000,000

Ø  Infak                                                     Rp           5,603,000

Ø  Penyusutan                                           Rp           5,061,500

Ø  Beban Lain-lain                                   Rp           1,500,000

Jumlah Pengeluaran                         174,409,100     Rp 174,409,100

 III.            SHU Sebelum Pajak                                                                                       Rp   42,272,080

 IV.            Pajak                                                                                                                Rp     5,284,010

    V.            SHU Sesudah Pajak                                                                                       Rp   36,988,070

 PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

TAHUN BUKU 2013

A.

1.      Cadangan                    10%     X         Rp       36,988,070      Rp                       3,698,807

2.      Anggota                      60%     X         Rp       36,988,070      Rp                     22,192,842

3.      Pengurus                     15%     X         Rp       36,988,070      Rp                       5,548,211

4.      Dana Pendidikan        7,5%     X         Rp       36,988,070      Rp                       2,774,105

5.      Dana Sosial                   5%     X         Rp       36,988,070      Rp                       1,849,404

6.      Dana Pem. Wil. Kerja 2,5%    X         Rp       36,988,070      Rp                          924,702

                                                                                                      +

100%                                                  Rp                     36,988,070

B. SHU Anggota yang dibagikan adalah    Rp       22,192,842

C. Pembagian SHU Untuk Anggota Berdasarkan :

1.      Simpanan                     55%    X          Rp       22,192,842      Rp                      12,206,063

2.      Pinjaman Uang            15%    X          Rp       22,192,842      Rp                        3,328,926

3.      Pinjaman Sukarela       15%    X          Rp       22,192,842      Rp                        3,328,926

4.      Pinjaman Barang         15%     X         Rp       22,192,842      Rp                        3,328,926

                                                                                                       +

100%                                                  Rp                      22,192,842

Laporan Pengawas

1.      Latar Belakang

a.      Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tugas dan fungsi Pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dalam mengelola organisasi koperasi.

b.      Setelah melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Pengawas membuat Laporan pertanggung jawaban untuk disampaikan pada forum RAT dilengkap dengan Berita Acara Pemeriksaan pada tahun yang bersangkutan.

2.      Dasar Pelaksanaan

a.      UU Nomor 25 Tahun 1992 dan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di Indonesia.

b.      Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Gatra SMP negeri 2 Kota Bekasi.

c.       Program Kerja Koperasi Gatra SMP Negeri 2 Kota Bekasi.

d.      Amanat RAT Tahun 2012.

3.      Maksud dan Tujuan

a.      Melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas.

b.      Melaksanakan program kerja pengawas.

c.       Melaksanakan upaya pengendalian dan pembenahan, serta upaya dalam pengelolaan koperasi supaya sesuai dengan amanah dan aspirasi anggota melalui pengawasan dan pemeriksaan berkala.

d.      Membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan setiap akhir tahun sebagai laporan pertanggungjawaban Pengawas kepada anggota.

e.       Memberikan koreksi dan saran apabila ditemukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kebijakan organisasi.

f.       Membantu pengurus memberikan solusi penyelesaian permasalahan yang dihadapi organisasi.

g.      Mendorong supaya kinerja organisasi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan keuangan Koperasi Gatra.

h.      Memberikan informasi objektif tentang kondisi atau kendala koperasi dari segi manajemen usaha dan keuangan termasuk kendala yang dihadapi organisasi.

i.        Memberikan masukan dan saran untuk pembangunan koperasi baik dari segi organisasi administrasi, permodalan, usaha, dan kesra.

4.      Waktu pelaksanaan

a.      Pemeriksaan dilaksanakan setiap akhir tahun, periode pemeriksaan 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

b.      Pemeriksaan mendadak atatu berkala dilaksanakan kapan saja atau setiap saat sesuai dengan kebutuhan, dengan lingkup :

·         Pemeriksaan Operasional/Usaha

·         Pemeriksaan Finansial/Keuangan

·         Pemeriksaan Kepatuhan Pengurus

5.      Ruang Lingkup Pemeriksaan

a.      Kegiatan operasional dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pengurus

b.      Bukti-bukti transaksi

c.       Legalitas yang dimiliki organisasi

d.      Harta dan kekayaan koperasi

6.      Hasil Pemeriksaan

a.      Pengurus dan anggota

Ø  Pengurus         : 7 orang

Ø  Penasihat         : 1 orang

Ø  Anggota          : 113 orang

b.      Laporan Keuangan

                                                              i.      Kas Opname tanggal 31 Desember 2013

Ø  Harta Lancar                                       Rp 1.342.838.801,-

Ø  Harta Tetap                                         Rp       42.449.200,-

Ø  Hutang Jangka Pendek                       Rp     724.087.931,-

                                                            ii.      Simpanan

Dari hasil pemeriksaan tentang Simpanan Anggota Koperasi Gatra yang berjumlah 113 orang, sampai dengan Desember 2013 tercatat sebagai berikut :

Ø  Simpanan Pokok                                 Rp   10.445.000,-

Ø  Simpanan Wajib                                  Rp 421.897.700,-

Ø  Simpana Sukarela                                Rp 719.079.500,-

                                                          iii.      Pinjaman

Untuk pinjaman Anggota Koperasi Gatra sampai dengan Desember 2013 tercatat sebagai berikut :

Ø  Pinjaman Uang                                    Rp 475.376.000,-

Ø  Pinjaman Sukarela                               Rp 670.807.000,-

Ø  Pinjaman Barang                                 Rp   58.629.000,-

                                                          iv.      Seksi Usaha

Ø  Persediaan Barang                              Rp      1.295.000,-

Ø  Persediaan Toko Gatra                        Rp      4.052.700,-

Ø  Persediaan PSAS                                Rp      5.329.000,-

                                                            v.      Inventaris

Untuk inventaris Koperasi Gatra sampai dengan Desember 2013 sebagai berikut :

Ø  Semua barang inventaris Koperasi Gatra dalam kondisi baik.

Ø  Ada penambahan inventaris berupa kulkas khusus untuk minuman.

7.      Temuan Hasil Pemeriksaan

a.      Masih ada anggota yang simpanan pokoknya belum sesuai dengan ART, yaitu kurang dari Rp 1.000.000,-.

b.      Jumlah Simpanan Sukarela anggota mengalami peningkatan yang sangat signifikan, berarti anggota lebih percaya penyimpanan uangnya di koperasi daripada di bank.

c.       Jasa yang diberikan kepada penyimpan Simpanan Sukarela terlalu besar persentasenya, melebihi ketentuan Bank Indonesia sehingga hampir 26,48% dari pendapatan jasa simpan pinjam untuk penyimpanan Simpanan Sukarela.

d.      Alokasi SHU yang diterima anggota sebagai peminjamterlalu sedikit dibandingkan dengan besarnya jasa yang diberikan kepada koperasi selama satu tahun.

e.       Masa pinjaman anggota melebihi aturan yang ada dalam ART.

f.       Masih ada anggota yang meminjam melebihi ketentuan yang ada dalam ART, yaitu lebih dari tiga kali simpanan.

g.      Jasa seksi barang dan seksi usaha mengalami peningkatan.

h.      Jumlah persediaan barang sudah berkurang untuk menuju Koperasi Simpan Pinjam.

8.      Kesimpulan

Kinerja pengurus periode 2011-2013 sudah berjalan sangat baik, hal ini ditandai dengan :

a.      Meningkatnya pendapatan dan SHU setiap bulan.

b.      Meningkatnya kepercayaan anggota, ditandai dengan peningkatan Simpanan Sukarela.

9.      Saran-saran

a.      Untuk memenuhi Simpanan Pokok anggota yang masih belum mencapai Rp 1.000.000,- dapat dipenuhi dari Sisai Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh pada saat RAT, jika tetap masih belum tercukupi dapat dikonversi dari Simpanan Wajib.

b.      Jasa yang diberikan kepada penyimpan Simpanan Sukarela supaya tidak melanggar aturan Bank Indonesia, maka perlu diturunkan menjadi 0,5% per bulan.

c.       Perlu diberikan kontribusi kepada anggota sebagai peminjam sebesar 10% per bulan dari jumlah jasa yang diberikan kepada koperasi, dan kontribusi tersebut diberikan bersamaan dengan SHU pada RAT.

d.      Perlu direvisi tentang Tata Tertib peminjaman dalam ART khususnya mengenai besarnya pinjaman dan masa pinjaman.

e.       Sebaiknya Simpanan Sukarela Anggota hanya diterima pengurus melalui potongan gaij, kecuali ada kebutuhan koperasi yang mendesak, pengurus dapat menawarkan kepada anggota.

f.       Untuk meningkatkan pendapatan Gatra, kontrak kantin dinaikkan menjadi Rp 2.500.000,- per tahun.

g.      Perlu kerja sama yang lebih baik anatara pengurus dan anggota dalam pengadaan bahan praktik untuk siswa.

h.      Koperasi Gatra supaya memiliki NPWPD.

i.        Melaksanakan RAT di luar.

10.  Penutup

demikian laporan hasil pemeriksaan Pengawas Koperasi Gatra SMP Negeri 2 Kota Bekasi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas dengan penuh tanggung jawab, disampaikan kepada Pengurus Koperasi, untuk diketahui oleh setiap anggota.

Berita Acara Pemeriksaan

Pada hari ini, Sabtu tangga delapan belas Januari tahun Dua Ribu Empat Belas, pukul tiga belas Waktu Indonesia Bagian Barat, yang bertanda tangan di  bawah ini Pengawas Koperasi Gatra SMP Negeri 2 Kota Bekasi :

1.      Nama                           : Dra. Meity Tambunan

Jabatan                                    : Pengawas Koperasi gatra

2.      Nama                           : Dra. Hj. Anita Leni, M.Pd.

Jabatan                                    : Pengawas Koperasi Gatra

3.      Nama                           : Dra. Hj. Soelandari

Jabatan                                    : Pengawas Koperasi Gatra

Telah melakukan pemeriksaan kepada pengurus Koperasi Gatra SMP Negeri 2 Kota Bekasi umumnya, khususnya bidang keuangan yang dipegang oleh Bendahara Azharny, S.Pd. , dan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut : Saldo Kas yang tercatat di Bendahara Rp 96.295.101,- (sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus satu Rupiah).

Demikian Berita Acara ini digunakan sebagaimana semestinya.